MUHAMMAD IQBAL, - (2024) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) SKRIPSI BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (737kB)

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terkait Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Anak Putus Sekolah Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak di Kabupaten Kampar Pasal 53 Ayat (1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuama-Cuma atau pelalayanan khusus bagi anak dari Keluarga kurang mampu,Anak terlantar,dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah terpencil ,dimana fakta yang terjadi dilapangan kondisi anak seharusnya, mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas tidak dapat tercapai oleh karena biaya (miskin).Sehingga bernampak terjadi anak jalanan yang tidak mendapatkan kesempatan belajar disekolah.Bertentangan dengan isi peraturan hukum yang berlaku, ketidaksesuaian isi dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pelindungan Anak di Kabupaten Kampar. Dalam hal itu Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jenis penelitian adalah hukum sosiologis yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif.penelitan langsung ke lapangan yang berlokasi di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten kampar. sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini observasi, wawancara, studi Pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Anak yang Putus Sekolah (Anak Miskin) di Kabupaten Kampar belum optimal. Pemerintah dan Dinas belum maksimal dalam menangani Anak Putus Sekolah sesuai peraturan hukum. orang tua wali murid tidak merasakan kontribusi yang besar dari Pemerintah terhadap anak mereka dan sehingga membuat anak anak putus(Anak Miskin) sekolah tidak mendapatkan penangganan lanjutan, sosialisasi kepada masyarakat tentang penting Pendidikan masih kurang dan Kepedulian Pemerintah Terhadap Anak Putus Sekolah Belum optimal. Hambatan dalam megatasi Anak Putus Sekolah(Anak Miskin) meliputi kesadaran pentingnya Pendidikan, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai di daerah terpencil, dan kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas dan bersedia ditempatkan di daerah terpencil.

Actions (login required)

View Item