Mustafa Husein, Mustafa (2024) PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: STUDI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text (SKRIPSI GABUNGAN)
SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (349kB) |
Abstract
Korupsi termasuk salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan saat ini, hampir di semua bidang dan sektor pembangunan korupsi marak terjadi. Bukan hanya di tingkat pusat, namun korupsi juga telah menembus pada tingkat pemerintah yang paling kecil di daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi. Pada satuan Pendidikan dalam rangka membentuk peserta didik yang beriman, disiplin, jujur, kerja keras, peduli, mandiri, berani, bertanggung jawab, adil, berbudi pekerti, dan berwawasan luas, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Permasalahan pada penelitian ini adalah terkait pelaksanaan Pergub Nomor 25 yang belum dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan perintah yang terdapat dalam aturan, ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Pergub Nomor 25 Tahun 2020, dan tinjauan fiqh siyasah berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada MAN 2 Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi informan kunci (key informan) penelitian ini adalah terdiri dari kepala sekolah atau asisten kepala sekolah, pengelola kurikulum, guru, dan peserta didik pada MAN 2 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analis data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis mengidentifikasi dan membuat kesimpulan induktif yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan umum dari fakta khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Di Provinsi Riau menyasar pada peserta didik, tenaga kependidikan, dan ASN di lingkungan Provinsi Riau. Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada MAN 2 Pekanbaru belum dijalankan dengan maksimal, tetapi sudah terdapat pelayanan berbasis anti korupsi pada PTSP di MAN 2 Pekanbaru. Secara keseluruhan pelaksanaan Pergub No 25 Tahun 2020 sudah dilakukan dengan baik meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan Fiqh Siyasah.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Pendidikan, Anti Korupsi, Fiqh Siyasah | ||||||||||||
Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia | ||||||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah) | ||||||||||||
Depositing User: | fasih - | ||||||||||||
Date Deposited: | 21 Jul 2024 04:02 | ||||||||||||
Last Modified: | 21 Jul 2024 04:02 | ||||||||||||
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/82972 |
Actions (login required)
View Item |