WAZARUL HASAN, - (2024) PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 MENGENAI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PERSFEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara ). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Wazarul Hasan, (2024): Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Persfektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara ). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Muara Jalai yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sedangkan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Muara Padang belum memaksimalkan unit usahanya sehingga BUMDes tidak terlihat peningkatannya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes bahwa prinsip-prinsip Pengelolaan yang harus dilaksanakan oleh Pengurus Badan Usaha Milik Desa Muara Padang yang dapat untuk mewujudkan tujuan didirikan BUMDes tersebut. Adapun dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimana Pelaksanaan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai pengelolaan BUMDes Desa Muara Jalai dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMDes. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Islam Sosiologis yang dilaksanakan dengan metode penelitian lapangan (Field Research). Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil angket dan hasil wawancara terhadap informan. Sedangkan data sekunder adalah penelitian-penelitian yang memiliki relavansi dengan tema yang dibahas, sedangkan teknik pengumpulan data adalah angket, wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Muara Jalai belum maksimal jika dilihat pada pasal 4 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes dalam pengelolaannya yang mana dipengaruhi kurangnya sosialiasasi oleh pihak BUMDes dan kurang antusiasnya masyarakat terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jalai belum menerapkan prinsip (Maslahah ummah) karna kurangnya sosialisasi dan partisipasi Masyarakat yang membuat Badan Usaha Milik Desa tidak terlihat kemajuannya dan tidak sesuai dengan surat Al-Maidah : 2 Kata Kunci : Pengelolaan, BUMDes, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item