Fahmi Suhabrin Lubis, Fahmi (2024) PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (769kB)

Abstract

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh Penerapan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kecamatan Ulu Barumun yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda dinilai kurang optimal. Sebagaiman Faktanya di daerah Kecamatan Ulu Barumun masih banyak didapati masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut. Oleh karena Itu perlu diteliti bagaimana penerepan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 di kecamatan Ulu Barumun serta bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Peraturan Daerah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana berlokasi di Kantor Satpol PP dan Kecamatan Ulu Barumun. Sumber data yang digunakan sumber data primer yakni yang didapat lansung dari pihak Satpol PP, masyarakat dan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui dokumen arsip Kantor Satpol PP tentang kondisi geografis dan demografi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya dengan situasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perda nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol oleh satpol pp di kecamatan ulu barumun dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu melakukan pembinaan, melakukan pengamatan (patroli), melakukan penindakan terhadap pelanggar. Namun upaya yang dilakukan belum maksimal dikarenakan kurangnya personil, sarana dan prasarana yang kurang memadai, terkendala anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, dan faktor ekonomi masyarakat. Tinjauan fiqih siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Tanfiziyyah yang mana didapatkan hasil bahwa penerapan yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai teori Al- Hisbah, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya sesuai prinsif amar ma'ruf nahi munkar yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Namun upaya yang dilakukan oleh Satpol PP tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, meskipun demikian, dalam persfektif Fiqh Siyasah Tanfiziyya apabila menghilangkan bahaya secara keseluruhan sulit untuk dilakukan, maka diwajibkan untuk menghilangkannya sebisa mungkin/sesuai kemampuan, karena paling tidak, dengan usaha tersebut bahaya itu dapat berkurang.

Actions (login required)

View Item