MUHAMMAD FIRDAUS, - (2024) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB UC.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (514kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus pengusiran advokat oleh mediator dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Padahal advokat sudah mendapat perlindungan hak melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Studi Kasus Di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau), serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi advokat dalam mendampingi Klien nya (Studi Kasus Di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Informan dalam penelitiann ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Kepala Bagian Ketenagakerjaan, Mediator, dan Advokat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Studi Kasus Di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau) tidak terlaksana dengan baik, dimana advokat berhak dan berwewenang mendampingi Klien nya baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tindakan yang seolah-olah hanya membela kepentingan salah satu pihak serta pengusiran advokat pada saat mediasi merupakan suatu tindakan yang merendahkan advokat dalam menjalankan profesinya yang dijamin oleh undang-undang. Adapun kendala yang dihadapi advokat dalam mendampingi Klien nya (Studi Kasus di Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau) adalah diantaranya; (i) faktor internal yaitu bahwa advokat dalam mendampingi kliennya harus menjunjung tinggi etika dan kode etik advokat, termasuk juga dalam kasus penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang di lakukan oleh PT. PDR terhadap karyawannya pada Tahun 2022 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Hak imunitas advokat hanya dapat berlaku ketika advokat tersebut melakukan kapasitasnya di dalam membela klien dengan disertai iktikad baik; serta (ii) faktor eksternal yaitu bahwa sebagian penegak hukum serta masyarakat tidak memahami dan/atau mengetahui mengenai adanya hak imunitas advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Sehingga hak imunitas dari advokat belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Advokat. Kata Kunci : Pelaksanaan Undang-Undang, Mediator, Advokat.

Actions (login required)

View Item