TRI WIRANDA, - (2024) ANALISIS HUKUM PENGENAAN DENDA TERHADAP KONSUMEN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN LISTRIK (Studi Pada Kantor PLN ULP Rumbai Kota Pekanbaru). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (353kB)
Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum penggunaan tenaga listrik dan penetapan denda/sanksi terhadap pelanggar penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Rumbai. Hubungan antara PT. PLN (Persero) dan pengguna tenaga listrik adalah jual beli yang ketentuannya diatur dalam surat perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Berdasarkan fenomena yang terjadi, permasalahan penyalahgunaan penggunaan listrik khususnya yang terjadi dalam tiga tahun terakhir di wilayah pelayanan PLN ULP Rumbai sangat merugikan negara dalam hal ini PLN. Penelitian ini mengungkap faktor-faktor penyebab penyalahgunaan penggunaan listrik dan penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan listrik di PT. PLN (Persero) ULP Rumbai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Penyalahgunaan listrik di Rumbai dan sekitarnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain ketidaktahuan, niat, pelanggan eksternal dan kelalaian pelanggan. Dari beberapa bentuk penyalahgunaan konsumsi listrik dapat dikategorikan antara lain seperti mempengaruhi hambatan listrik, pengukuran, dan sambungan liar diluar pengukuran. Dalam kasus penyelesaian penyalahgunaan penggunaan listrik, PLN menggunakan dasar hukum peraturan direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P /DIR/2016 tentang Pengendalian Penggunaan Tenaga Listrik. Untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan penggunaan listrik, maka perlu optimalisasi sosialisasi terkait penggunaan listrik yang benar dan aman oleh PLN bekerja sama dengan pihak terkait lainnya seperti pendidikan tingkat universitas, lingkungan dan khususnya di Rumbai PT. PLN harus bekerja sama dengan pengurus. Penerapan sanksi kepada pelanggan atau pengguna PLN yang kedapatan menyalahgunakan listrik perlu memperhatikan manfaat hukumnya, terutama yang terbukti melanggar Kategori IV agar proses penyelesaian melalui ranah hukum dapat menimbulkan efek jera. Akibatnya di masa mendatang kejadian serupa yang berdampak pada kerugian negara dan kerugian masyarakat lainnya sebagai pengguna listrik dapat dikurangi atau diminimalisir. Kata Kunci : Denda, Konsumen, PLN, Perbuatan Melawan Hukum

Actions (login required)

View Item