HELEN VEBRIAN, - (2024) ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (Studi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text BAB I-BAB V.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (740kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh peserta Pemilu yang memasang Alat Peraga Kampanye tidak sesuai ketentuan dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Komisi Pemilhan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu di Kota Pekanbaru dan menganalisis efektivitas peraturan tersebut dilapangan. Penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis yang memperoleh data- data dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dan studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota KPU dan Bawaslu Kota Pekanbaru, dan objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum di Kota Pekanbaru menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Meskipun peraturan ini telah dirancang dengan baik untuk mengatur pemasangan dan penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK), penerapannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Beberapa kendala utama yang menghambat efektivitas implementasi termasuk kurangnya pemahaman dan sosialisasi yang memadai kepada peserta Pemilu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KPU, serta kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait. Akibatnya, pelanggaran APK masih sering terjadi, menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran ini belum maksimal.

Actions (login required)

View Item