INDAH AULIA, - (2024) PELAKSANAAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG PERAN OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PEMBUATAN KTP-EL DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.
|
Text
SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (11MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uin-suska.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN)
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (863kB) |
Abstract
Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengawasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN, APBN dan APBD. Namun, pada kenyataannya dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP-el yang dilakukan pemerintah masih terdapat praktek maladministrasi. Dari data yang dimiliki Ombudsman RI perwakilan Provinsi Riau. laporan Administrasi Kependudukan mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait maladministrasi, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 UU No.37 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan untuk mengetahui perspekif fiqh siyasah dalam pengawasan pelayanan pembuatan KTP-el? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Ombudsman dalam pengawasan pembuatan KTP-el menurut fiqh siyasah dan Pasal 6 UU No. 37 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskrptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Ombudsman dalam UU No. 37 Tahun 2008 sudah sesuai karena terdapat dalam pasal 6 Ombudsman sebagai pengawasan pelayanan publik. Dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga pengawasan eksternal Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau melakukan bentuk upaya pencegahan terjadinya maladministrasi dengan cara melakukan kerjasama dengan masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tujuannya ialah untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan penyelenggara negara yang baik. Kata Kunci : Peran, Pengawasan, Pelayanan, Fiqh, Siyasah
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia 000 Karya Umum |
||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah) | ||||||||||||
| Depositing User: | fasih - | ||||||||||||
| Date Deposited: | 18 Jul 2024 03:27 | ||||||||||||
| Last Modified: | 18 Jul 2024 03:27 | ||||||||||||
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/82298 |
Actions (login required)
 |
View Item |