TRI HAMDANI ALMAULUDI, - (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN OLEH MEDIATOR PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH QADHAIYYAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (896kB)
Preview	Text SKRIPSI TRI HAMDANI ALMAULUDI.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Tri Hamdani Almauludi (2024): Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Oleh Mediator Perspektif Fikih Siyasah Qadhaiyyah (Studi di Pengadilan Agama Padang Panjang) Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan mediasi sebagai metode penyelesaian persengketaan dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Padang Panjang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk memastikan penerapan prosedur mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Padang Panjang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Padang Panjang dan untuk mengetahui tinjauan Fikih Siyasah Qadhaiyyah terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Pengadilan Agama Padang Panjang. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berarti penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum menjadi sember data dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan menggabungkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis agar mudah dipahami. Berdasarkan hasil penelitian, proses mediasi adalah proses awal yang wajib ditempuh oleh Para Pihak di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam menyelesaikan perkara cerai gugat. Proses mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Padang Panjang meliputi tahap pra mediasi; tahap proses mediasi, dan proses akhir mediasi. Prosedur ini dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam melakukan mediasi, pihak Pengadilan mengalami kendala seperti: kurangnya pemahaman dari Para Pihak, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya iktikad baik dari Para Pihak yang berperkara. Kemudian sebagai analisa penulis, apa yang dilakukan oleh mediator yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang tidak bertentangan dalam pandangan Fikih Siyasah Qadhaiyyah, karena apa yang telah dilakukan dan diterapkan itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi Para Pihak yang berperkara secara khusus dan kemaslahatan secara umum untuk seluruh umat manusia. Ini jugalah yang menjadi tujuan utama dalam Fikih Siyasah Qadhaiyyah.

Actions (login required)

View Item