MUHAMMAD ALIEF FIKRI, - (2024) IMPLEMENTASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (883kB)
Preview	Text SKRIPSI MUHAMMAD ALIEF FIKRI.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Muhammad Alief Fikri (2024): Implementasi E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah. Dalam Perkembangan Teknologi, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam menjalankan fungsi peradilan menggunakan e-court atau peradilan secara elektronik. Penggunaan E-Court sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik. Penggunaan E-Court ini memberikan kemaslahatan dalam sistem peradilan dengan adanya E-Court penyelesaian perkara menjadi mudah cepat dan biaya ringan. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi E-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, apa faktor-faktor penghambat Implementasi E-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi E-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui Implementasi E-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah. Dalam Pelaksanaanya E-Court sudah berjalan efektif, hemat waktu dan ringkas namun belum maksimal dikarenakan terdapat sidang secara konvensional. Adapun faktor penghambatnya yaitu, pada saat aplikasi di pengadilan sendiri mengalami gangguan seperti pada saat aplikasi sedang maintenance atau internet atau listrik mati. Sehingga pendaftaran perkara secara elektronik atau E-Court tidak dapat dilakukan. Perspektif fiqh siyasah tentang Implementasi E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dikaji dalam Siyasah Tanfidziyyah yakni Pelaksanaan Undang-Undang. Kata Kunci : Implementasi, E-Court, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item