Sutan Payungan Nst (2015) PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR NO.03/PID/SUS/A/2015/PN.Pbr. PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (250kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (67kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (14kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul “PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR NO.03/Pid/Sus/A/2015/PN.Pbr PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”, Penelitian ini dilatar belakangi dengan menarangkan narkotika, pengharaman narkotika dan putusan perkara No.03/Pid/Sus/A/2015/PN.Pbr serta yang memutuskan perkara tersebut atas nama Hakim: Rianaldi. T. SH.MH. Jaksa Penuntut Umum (JPU): Wilsa Riani, SH.MH. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan kasus penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur No.03/Pid/Sus/A/2015/PN.Pbr? (2) dan bagaimana putusan hakim tentang penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur ditinjau dari persfektif hukum pidana Islam?. Untuk menjawab persoalan di atas penulis menggunakan metode penelitia hukum normatif, atau study dokumentasi, berupa penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum normatifve yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, dimana melakukan analisis yuridis terhadap No. 3/Pid/Sus/A/2015/PN.Pbr yang mencakup: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai hubungan langsung dengan masalalah yang diteliti yaitu putusaan No. 03/Pid/Sus/A/2015/PN.Pbr serta Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),Undang-Undang Pasal 112 (1), No. 35 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, al-Quran dan al-Hadist, buku fiqh jinayah dan buku hukum-hukum Islam. Hakim itu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan hukuman terhadap terdakwa tersebut. Hal-hal yang memberatkan hukuman terhadap perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan narkotika. Dan hal-hal yang meringankan hukuman terhadap terdakwa adalah: a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. b.Terdakwa bersikap jujur dalam persidangan. c. Terdakwa masih anak-anak dan masih bisa dibina. Jadi berdasarkan hal tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memutuskan perkara No. 03/Pid/Sus/A/2015/PN. Pbr. yang berdasarkan Undang-Undang Pasal 112 (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak telah menerapkan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang tersebut. Putusan yang ditetapkan oleh Hakim dalam perkara No. 03/Pid/Sus/A/2015/PN. Pbr kurang efektif menurut hukum pidana Islam karena Hanif Prayoga Sihombing Bin Tomy Sihombing udah termasuk dikatangorikan dewasa, umurnya udah 16 (enam belas) tahun dan udah bisa dibebankan hukum dengan hukuman had atau ta’zir, sebagi mana yang dipraktekkan Khalifah Umar 80 kali cambuk, agar dia tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan, dan kapok melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Cara pelaksanakan hukuman terhadap tindak pidana penyahgunaan narkotika bagi Hanif Prayoga Sihombing Bin Tomy Sihombing tersebut adalah dengan didudukkan di atas tanah, lalu dipukul punggungnya dengan cambuk ukuran sedang sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambukan ke punggung pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tersebut.

Actions (login required)

View Item