Daria (2015) BENTUK PEMERINTAHAN MENURUT PEMIKIRAN POLITIK SUNNI ZAMAN KLASIK ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH ). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text EM.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (62kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (164kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (16kB) | Preview

Abstract

Ada berbagai macam bentuk pemerintahan di dunia ini, misalnya bentuk pemerintahan Demokrasi, bentuk pemerintahan Aristokrasi, bentuk pemerintahan Oligarki, dan bentuk pemerintahan Monarki. Tetapi dari berbagai bentuk pemerintahan yang ada itu mengapa para tokoh Sunni, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Abi Rabi’ lebih memilih bentuk Monarki dan apa sebenarnya alasan yang mendasari pemikiran mereka sampai memilih bentuk monarki. Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah, apa bentuk pemerintahan yang ideal menurut para tokoh Sunni yakni Al-Ghazali dan Ibnu Abi Rabi’ dan apa alasan yang mendasari mereka memilih bentuk monarki. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan sumber-sumber atau literatur yang ada di buku, lalu melakukan pengelompokan bahan dengan memilih sumber primer, sekunder maupun tersier, kemudian barulah dilakukan peneliian mengenai pendapat para tokoh tersebut mengenai permasalahan yang dibahas. Dan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dari berbagai bentuk pemerintahan yang ada, bagi Rabi’, bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah bentuk monarki. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang saja, yaitu raja. Ia menolak pemerintahan aristokrasi. Suatu pemerintahan yang berada di bawah pimpinan sekelompok orang terpilih; bangsawan atau ningrat. Ia juga tidak menerima bentuk pemerintahan oligarki. Model pemerintahan ini kekuasaan tertinggi berada di tangan kelompok kecil orang-orang yang berpengaruh atas masyarakat. Dan ia juga tidak dapat membenarkan pemerintahan demokrasi yang diperintah oleh rakyat. Al-Ghazali pun, tampaknya lebih condong kepada pemerintahan monarki. Hal ini didasarkan pada pendapatnya bahwa seseorang yang akan menjadi kepala negara harus mendapat tafwidh dari pemegang kekuasaan dan inilah yang berlaku saat itu. Alur pemikiran Al-Ghazali menurut Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mu’thi Muhammad, mengandung arti bahwa kekuasaan kepala negara itu muqaddas (suci). Karenanya rakyat wajib mentaati segala perintahnya. Meskipun seseorang menjadi sultan atau kepala negara atas kehendak Allah, namun menurut Al-Ghazali, ia juga harus mendapat tafwidh (penyerahan kekuasaan) dan tauliyat (pengangkatan dari orang lain). Alasan utama mengapa Ibnu Abi Rabi’ memilih bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan dan mengapa tidak yang lainnya, adalah keyakinannya dengan banyak pemimpin, politik negara akan terus kacau dan sukar membina persatuan.Pemimpin monarkilah yang mempunyai kekuasaan absolut, sedangkan yang lainnya hanyalah sebagai pelaksana titahnya. Ibnu Abi Rabi’ berkata,”Semua orang yang di angkat dalam jabatan politik cukup mendengarkan, menaati, dan melaksanakan perintah raja. Mereka bagaikan anggota tubuh raja yang dapat digunakan sekehendaknya.

Actions (login required)

View Item