YULMI ARSI, - (2024) IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUARA PEMBELA NUSANTARA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (Skripsi Full Kecuali BAB IV) Skripsi Full Yulmi Arsi Kecuali BAB IV.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Hanya BAB IV) Skripsi Yulmi Hanya BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (774kB)

Abstract

Yulmi (2023): Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terhambatnya masyarakat miskin dalam mendapatkan haknya di dalam hukum baik jasa hukum yang meliputi kepidanaan maupun keperdataan. Dalam penanganan kasusnya ada 4 kasus yang tidak dapat di tangani oleh LBH SPN. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana Implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Impelementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di LBH SPN dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum di LBH SPN Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 3 informan yaitu adalah Ketua Umum LBH Suara Pembela Nusantara, sekretaris LBH Suara Pembela Nusantara, Bendahara LBH Suara Pembela Nusantara. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana metode ini adalah penjabaran kata-kata yang didukung dengan data observasi, wawancara, dokumentasi dan data lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara dilakukan dengan cara kerja sama dengan pemerintahan daerah, pemasangan plang dan membangun posko pengaduan, namun masih ada faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pemberian bantuan hukum yaitu kurangnya anggota adkovat di Lembaga Bantuan Hukum Suara Pembela Nusantara serta kurangnya bantuan dana dari pemerintah. Menurut Fiqih Siyasah peran dari advokat LBH Suara Pembela Nusantara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan membantu masyarakat yang kurang paham terhadap hukum dan meringankan beban para pencari keadilan yang mana dalam Islam termasuk kewajiban tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dengan istilah Al-Wakalah Fi Al Khusumah Kata Kunci : Bantuan hukum, LBH SPN , Masyarakat miskin, Fiqih siyasah

Actions (login required)

View Item