RUDI, - (2024) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI RUDI.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (675kB)

Abstract

ABSTRAK Rudi (2024): Implementasi Undang-undang Nomor 08 Tahun 2019 Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Di Kementerian Agama Provinsi Riau Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2019 telah meresmikan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Dalam pelaksanaan penerapan undang-undang nomor 8 tahun 2019 ini di Kementerian Agama Provinsi Riau belum mampu mengakomodir semua proses dalam penyelenggaraan Haji dan umrah lebih khususnya terhadap penyelenggaraan masa tunggu haji reguler. Sehingga berdampak pada panjang yang masa tunggu antrian jemaah haji reguler di provinsi Riau setiap tahunnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi undangundang nomor 8 tahun 2019 tentang masa tunggu haji reguler di Kementerian Agama Provinsi Riau, apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang masa tumbuh Haji reguler di Kementerian Agama Provinsi Riau, dan bagaimana tinjauan fikih jasa terhadap pelaksanaan implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Haji reguler di Kementerian Agama Provinsi Riau Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui tentang penyelenggaraan implementasi undangundang nomor 8 tahun 2019 tentang haji reguler di Kementerian Agama Provinsi Riau terkait dengan bagaimana implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2019 di Kementerian Agama Provinsi Riau terdapat aturan pelaksanaannya melalui keputusan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021. Dalam pelaksanaannya kegiatan itu telah dilaksanakan namun belum secara maksimal disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 2019 ini, serta kemudahan akses dalam pembiayaan untuk mendapatkan nomor porsi haji, serta banyaknya jumlah jemaah yang setiap tahun ingin berangkat haji. Perspektif fikih siyasah tentang undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh di Kementerian Agama Provinsi Riau di kaji dalam Siyasah Tanfidziyyah yakni pelaksanaan politik perundang-undangan. Kata Kunci : Implementasi, Masa Tunggu, Haji Reguler, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item