REVLISON, - (2024) PELAKSANAAN PASAL 29 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI NAGARI RANAH SUNGAI MAGELANG PASAMAN BARAT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI REVLISON.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Revlison, (2024) : Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Ranah Sungai Magelang Pasaman Barat Perspektif Fiqih Siyasah Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnnya ketentuan mengenai peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa. peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 dimana berisi tentang Pengelolaan Keuangan Desa. . yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di nagari Ranah Sungai Magelang? (2) Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah terhadap pasal 29 tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Nagari di Nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat? adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa di Nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat dan ditinjau dari fiqih siyasah . Penelitian ini adalah penelitian hukum islam sosiologis. lokasi penelitian adalah Kantor Wali Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat . populasi dan sampel yaitu Wali Nagari, sekretaris Nagari, Bendahara, Kasi Pemerintahan, pendamping lokal, pendamping Desa, Tim Pelaksana Kegiatan di Nagari Sungai Magelang. sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara,kuesioner angket,dan dokumentasi. Hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai sepenuhnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. di nagari tersebut masih terdapat program yang belum terlaksana oleh pemerintahan di Nagari Ranah Sungai Magelang. dikarenakan keterlambatan pencairan dana nagari dan pengesahan APB oleh Nagari beserta Bamus Nagari. tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa masih belum sesuai sepenuhnnya dengan siyasah maliyah dalam memegang amanah di pemerintahan karena keterlambatan pengesahan APB oleh nagari. Kata Kunci : Pelaksanaan,Pengelolaan Dana Desa, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item