NASRUL RITONGA, - (2024) PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT SANKSI LAMBAT MULAK MARGANDAK DI KAB. PADANG LAWAS UTARA PERSPEKTIFUNDANGUNDANG NONOR 16 TAHUN 2019. Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (726kB)
Preview	Text TESIS NASRUL RITONGA.pdf Download (12MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Nasrul Ritonga, (2024): Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Sanksi Lambat Mulak Margandak Di Kab. Padang Lawas Uatara Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Penelitian ini membahas tentang perkawinan di bawah umur akibat sanksi lambat mulak margandak di Kab. Padang Lawas Utara perspekti UU no 16 tahun 2019. Tradisi menikahkan anak perempuan akibat lambat mulak margandak merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat tersebut. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini : bagaimana pelaksanaan sanksi adat menikahkan anak perempuannya karena lambat mulak margandak di Kab Padang Lawas Uatara, apa faktor-faktor yang mendorong masyarakat menikahkan anak perempuannya karena lambat mulak margandak, dan bagaimana analisis undang-undang no 16 tahun 2019 tentang sanksi lambat mulak margandak tersebut. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (file research) yaitu dimulai dari pengumpulan data : observasi, wawancara, dokumentasi baik yang primer:pelaku dan tokoh masyarakat maupun yang sekunder: pustaka dan dari tokoh masyarakat yang mengetahui masalah terkait. Data- data tersebut akan ditelusuri dalam literature yang di pandang relavan. Dan di analisis dengan teknik diskriptif kualitatif. Hasil faktor yang menjadi penyebab masih dilaksanakan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena lambat mulak margandak di Kab. Padang Lawas Uatara adalah: katrena tradisi (adat), menjadi aib keluarga, ekonomi, pendidikan. Pelaksanaan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena lambat mulak margandak adalah ketika seorang anak perempuan pulang lama kerumah dengan seorang laki-laki, dan orang tuanya tidak menerima lagi kehadiran seorang anak perempuannya karena dianggap itu menjadi sebuah aib yang sangat besar, maka disaat itulah pernikahan dilakukan dan itu sebagai sanksi adat. Dan tradisi ini tidak pernah ada batasan usianya asalkan dia sudah aqil baligh. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di bawah umur akibat lambat mulak margandak keabsahan tata cara pernikahan itu tidak sah atau tidak diterima oleh undang-undang yang berlaku karena tidak memenuhi prosedur yang sudah ada. Kata Kunci: Perkawinan, Sanksi, Lambat Mulak Margandak, UU Nomor 16 Tahun 2019.

Actions (login required)

View Item