Marjohan, - (2024) LEGISLASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH. Disertasi thesis, UIN Sultan Syarif KasimRiau.

Preview	Text disertasi marjohan TERBUKA BAB I-III.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text Disertasi Marjohan BAB-IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indoensia terdapat indikasi muncul usaha-usaha yang konsisten untuk mengakomodasi sistem hukum Islam dalam hukum nasional. Sejak keluarnya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kekuasaan eksekutif dan legislatif di daerah mempunyai otonomi untuk membuat produk hukum daerah. Namun dalam konteks hukum keluarga upaya pengundangan hukum Islam terbatas pada lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang KHI dianggap sebagai puncak dari legislasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Di era otonomi daerah pengundangan (taqnin) hukum keluarga Islam menemukan diskursus baru dengan legislasi daerah. Namun keberadaan peraturan daerah terbatas ruang lingkupnya karena lingkup wewenang membentuk Perda pada dasarnya adalah urusan rumah tangga pemerintah daerah di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Untuk itu disertasi ini concern terhadap upaya legislasi daerah dalam bentuk produk hukum daerah berupa perda dan peraturan gubernur dalam perspektif maqashid al-syari`ah memiliki norma yang berimplikasi pada hukum keluarga Islam di Provinsi Riau. Disertasi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan, buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya. Disertasi ini menemukan bahwa legislasi hukum keluarga Islam dalam konteks daerah di Provinsi Riau membuka ruang baru dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang selama ini berorientasi pada legislasi nasional dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur yang sejalan dengan tujuan Maqashid al-Syari`ah. Keberadaan produk hukum daerah ini merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menegakkan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan perempuan serta ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.

Actions (login required)

View Item