Rahmadi Salim, Rahmadi (2024) PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH QADHA’IYYAH (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (678kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat miskin yang tidak menyelesaikan permasalahannya di pengadilan karena mengingat banyaknya biaya perkara yang harus dikeluarkan. Ditambah lagi pengetahuan mereka tentang berperkara di pengadilan sangat minim. Sehingga membuat mereka susah untuk mendapatkan keadilan. Adapun rumusan masalahnya bagaimana peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014? dan bagaimana pandangan fiqih siyasah qadha’iyyah terhadap peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru? Jenis penelitian ini menggunakan metode sosiologis hukum yaitu melakukan penelitian secara langsung kelapangan (field research) dengan metode wawancara. Adapun lokasi penelitian di Jalan HR. Soebrantas No. 13, KM. 9, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28294. Teknik pengambilan sampel penelitian ini yaitu teknik Probability sampling yang pengambilannya dilakukan secara menyeluruh. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan reduksi data, selanjutnya penyajikan data, dan ditarik sebuah kesimpulan. Tujun penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas peran yang dilakukan oleh posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, dan mengetahui secara jelas bagaimana pandangan fiqih siyasah qadha’iyyah terhadap peran pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pos bantuan hukum yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menurut penulis sebenarnya sudah melaksanakan perannya dengan baik. Seperti pemberian bantuan hukum prodeo dan probono kepada masyarakat miskin yang beperkara, dan bantuan hukum untuk masyarakat umum berupa: informasi hukum, konsultasi hukum, advis hukum dan bantuan dalam pembuatan dokumen hukum. Namun, tentulah yang namanya peran pos bantuan hukum yang dilakukan oleh manusia tidaklah sempurna atau maksimal. Karena disebabkan oleh faktor penghambat yaitu: kurangnya sosialisasi mengenai Posbakum di masyarakat, pembatasan pemberian layanan hukum, kurangnya informasi tentang peran Posbakum. Sebagai analisa penulis, apa yang dilakukan oleh pos bantuan hukum yang ada di PTUN Pekanbaru dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tidak bertentangan dalam pandangan fiqih siyasah qadha’iyah apalagi prinsip-prinsip utama yang dilakukan oleh posbakum itu adalah prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Yaitu untuk menegakkan keadilan (al-adalah), kejujuran (al-amanah), persamaan hak di muka hukum (al-musawah), persaudaraan (al-ukhuwah), persatuan (al-wihdah) dan kepedulian terhadap orang-orang yang lemah dalam melindungi hak terutama orang miskin (mustadh’afin). Semua ini untuk mewujudkan kemslahatan manusia.

Actions (login required)

View Item