ANNISA DEVILA NUGRAHI, - (2024) IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (690kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (12MB) | Preview

Abstract

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan sampah dan sistem pembayaran retribusi yang realitanya mengenai target dan realisasi retribusi tidak sesuai dengan target yang ada. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan, seperti sistem pembayaran retribusi kebersihan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru serta faktor apa saja yang menghambat dalam pembayaran retribusi kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum sosiologis (kualitatif). Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pendekatan penelitian efektivitas hukum. Dengan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (usaha pengumpulan data untuk mendapatkan dokumen, berupa foto, video, dan rekaman suara). Hasil Penelitian dari fenomena yang diteliti menunjukkan bahwasannya Sistem Pembayaran retribusi di Kota Pekanbaru Khususnya di Kecamatan Tuah Madani yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan yakni Kelurahan Sidomulyo Barat, Sialang Munggu, Tuah Karya, Tuah Madani, dan Air Putih menggunakan pembayaran retribusi secara Konvensional yang hal ini berarti petugas pemunggut retribusi langsung turun kelapangan untuk memungut retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, tetapi di Kecamatan Tuah Madani belum optimal dan belum tersistematis sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 dan dengan tarif yang dikenakan juga belum sesuai dengan penetapan peraturan daerah Kota Pekanbaru. Serta dalam pembayarannya masih terdapat faktor penghambat dalam menjalankan sistemnya. Kata Kunci: Pembayaran, Retribusi, Pelayanan Persampahan

Actions (login required)

View Item