WIRA ADE SAPUTRI, - (2024) IMPLEMENTASI PENGAWASAN BADAN PENYELESAIAN SANGKETA KONSUMEN (BPSK) TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (15MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (602kB)

Abstract

ABSTRAK WIRA ADE SAPUTRI (2024) : IMPLEMENTASI PENGAWASAN BADAN PENYELESAIAN SANGKETA KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Penulisan skripsi ini di latarbelakangi dari adanya permasalahan terhadap pencantuman klausula eksonerasi. Merujuk Pasal 52 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berisi tentang tugas serta wewenang Badan Penyelesain Sangketa Kosumen (BPSK) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Terkait hal tersebut, pencantuman Klausula Eksonerasi yang merupakan bagian dari Klausula Baku diawasi oleh Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen (BPSK). Namun pada kenyataannya di kota Pekanbaru Klausula Eksonerasi marak digunakan dibeberapa toko, yang dicantumkan melalui pengumuman yang terdapat di dekat kasir di toserba yang bertuliskan “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Berdasarkan hal tersebut adapun permasalahannya yaitu bagaimana implementasi UU perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang diawasi oleh BPSK kota Pekanbaru serta apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pengawasan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum sosiologis serta bentuk penelitian ini disebut dengan penelitian lapangan, yakni menelaah ketentuan hukum yang masih berlangsung dan yang terjadi ditatanan masayarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum dengan menggunakan teknik kualitatif, dengan meliputi analisis dokumen hukum dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pengawasan Badan penyelesaian Sangketa Konsumen (BPSK) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya secara pasif belum dilakukan secara aktif, mengindikasikan bahwa tindakan pengawasan hanya diambil setelah adanya laporan atau pengaduan dari konsumen atau pihak terkait lainnya. Dalam penelitian ini, Faktor Penghambat dalam Implementasi Pengawasan Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi di Kota Pekanbaru terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya terdiri dari segi faktor hukum seperti belum terdapat aturan spesifik mengenai pencantuman klausula eksonerasi, dari segi penegakan hukum, serta dari segi sarana dan fasilitas mendukung. Faktor eksternalnya terdiri dari segi faktor masyarakat seperti kurangnya tingkat kesadaran konsumen dan pelaku usaha terhadap hak dan kewajiban mereka serta juga terdapat dari segi faktor kebudayaan. Kata Kunci : Implementasi, BPSK, Klausula Eksonerasi.

Actions (login required)

View Item