WAHYU PRINANDA, - (2024) PENERTIBAN PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK KEGIATAN ACARA PRIBADI DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Wahyu Prinanda, (2024): Penertiban Penggunaan Jalan Umum Untuk Kegiatan Acara Pribadi Di Wilayah Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terkait prosedur penertiban penggunaan jalan umum untuk kegiatan pribadi, dimana fakta yang terjadi dilapangan bertentangan dengan isi peraturan hukum yang berlaku, ketidaksesuaian isi dari Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dengan apa yang di terapkan oleh Kepolisian Sektor Tampan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Jenis penelitian adalah hukum empiris/sosiologis dengan pendekatan redaksional hukum yang bersifat deskriptif. Penelitan langsung ke lapangan yang berlokasi di Kepolisian Sektor Tampan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Informan penelitian terdiri dari 107 populasi dengan 26 sampel yang diambil yang terdiri dari 3 orang pihak Kepolisian Sektor Tampan, 3 orang Dinas Perhubungan dan 20 orang masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini wawancara, angket/kuesioner, studi Pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban penggunaan jalan umum untuk kegiatan pribadi di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru belum optimal. Kepolisian dan Dinas Perhubungan belum efektif dalam memperoses terkait Perizinan yang bersifat pribadi yang sesuai dengan peraturan hukum dan menempatkan petugas untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas. Masyarakat tanpa izin sering kali dibiarkan menggunakan jalan untuk kegiatan pribadi, tanpa konsekuensi yang jelas. Sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan penggunaan jalan masih kurang, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran juga lemah bahkan terkesan membiarkan. Hambatan dalam penertiban ini meliputi kurangnya kesadaran akan pentingnya perizinan dan ketertiban lalu lintas dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan sosialisasi tentang perizinan tersebut. Kata kunci: Izin, Jalan Umum, Penertiban.

Actions (login required)

View Item