RIYANA, - (2024) PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ROKAN HILIR TERHADAPPERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DIKECAMATAN PASIR LIMAU KAPASBERDASARKAN PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 50 TAHUN 2016. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Riyana(2024) : Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Perbaikan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 50 Tahun 2016 Penelitan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan banyaknya keluhan masyarakat tentang adanya kerusakan jalan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir yang mengakibatkan kegiatan aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Peran PUPR dalam Penyelenggaraan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui faktor penghambat Dinas PUPR dalam penyelenggaraan perbaikan jalan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu melihat langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk informan pada penelitian ini adalah informan kunci yaitu Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Informan utama yaitu Camat Pasir Limau Kapas dan Informan Pendukung masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka diperoleh bahwa peran Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir terhadap perbaikan jalan di Kecamatan Pasir Limau Kapas itu terbatas hanya pada pelaksanaan saja dengan melalui beberapa tahapan yaitu mendapatkan usulan dari masyarakat, diteruskan ke instansi-instansi terkait meliputi Kepala Desa, Camat, dan Bupati, lalu ke Dinas PUPR yang akan dibahas langsung pada MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan). Untuk melakukan pembangunan jalan tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit sedangkan untuk masalah pendanaan tidak ada peran dinas pihak PUPR yang mengatur karena sudah ada pihak Pemerintah terkait yang mengatur tentang alokasi dana seperti Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) ataupun Pemerintahan Pusat. Adapun yang menjadi faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan perbaikan Jalan di Kecamatan Pasir Limau Kapas yaitu kendala yang disebabkan oleh jarak antara lokasi kegiatan pengerjaan dan akses persediaan bahan terbatas, dan kurangnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintahan Pusat untuk melakukan pembangunan jalan sehingga dinas PUPR hanya memprioritaskan pembangunan jalan yang lebih utama yang banyak dilintasi oleh masyarakat. Kata kunci : Peran ,Dinas PUPR, Infrastruktur

Actions (login required)

View Item