CERSI ANGGRAINI, - (2024) PERBANDINGAN PELAKSANAAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DENGAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Cersi Anggraini (2024): Perbandingan pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi Penelitian ini membahas tentang Perbandingan Pelaksaaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Dengan Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pelaksaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi serta apa faktor penghambat pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris. Informan dalam penelitian ini adalah informan kunci yaitu anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi, anggota DPC Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi, dan informan pendukung yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 dengan pemilihan umum 2024 di Kabupuaten Kuantan Singingi memang sudah berhasil dipenuhi oleh partai politik yang ikut serta dalam pemilu seperti yang ditegaskan oleh Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 55. Akan tetapi dalam penerapan di lembaga legislatif ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan masih sulit terpenuhi karena masih tingginya pemahaman tentang budaya patriarki yang salah. Hal ini dapat dilihat dari segi perbandingan persentase kuota 30% keterwakilan perempuan pada daftar calon tetap pemilihan umum 2019 dan 2024 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 3,36%. Sedangkan faktor penghambat dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan terdiri dari dua faktor: pertama, faktor internal, dimana partai politik mengalami kendala pendidikan dan pelatihan yang kurang memadai untuk kaum perempuan, partai politik masih kurang maksimal dalam mendukung kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan, seingga perempuan semata-mata hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota keterwakilan, serta pandanagan budaya patriarki yang salah dan kedua, faktor eksternal, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemilik hak suara. Keywords : Kuota, Keterwakilan Perempuan, Pemilihan Umum.

Actions (login required)

View Item