HERMA SURYANI PRATIWI, - (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DALAM BAHASA INDONESIA DI KELURAHAN SIMPANG BARU KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI HERMA SURYANI PRATIWI.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (663kB)

Abstract

ABSTRAK Herma Suryani Pratiwi (2024) : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dalam Bahasa Indonesia Di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi dari beredarnya kosmetik yang tidak mencantumkan infomasi dalam Bahasa Indonesia di wilayah kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru. Padahal sesuai dengan aturan yang berlaku, produk kosmetik yang beredar baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri yang diperdagangkan wajib mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia di label kemasannya. Hal ini dilakukan untuk melindungi pemakai kosmetik dari risiko produk kosmetik yang tidak aman ataupun berbahaya sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru dan kendala penerapan aturan pencantuman informasi dalam Bahasa Indonesia dari perspektif pelaku usaha di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis yaitu dengan menggunakan pendekatan efektivitas hukum, dalam pendekatan penelitian ini data diperoleh dari berbagai sumber secara langsung. Sumber data pada penelitian ini adalah data yang didapat dari narasumber yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, pelaku usaha dan konsumen berupa wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik ilegal yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru dapat menuntut ganti kerugian. Selain itu, konsekuensi hukum bagi pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana, administratif, dan hukuman tambahan. Kendala penerapan aturan ini dilihat dari perspektif pelaku usaha adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha adanya aturan yang mewajibkan pencantuman informasi dalam Bahasa Indonesia di kemasan kosmetik, permintaan pasar maupun minat konsumen yang tinggi, biaya pendaftaran produk kosmetik. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Informasi.

Actions (login required)

View Item