BAYU ARKAN NR, - (2024) KONSEP PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (586kB)

Abstract

ABSTRAK BAYU ARKAN NR (2024) : Konsep Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Ketentuan Syarat Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Majelis hakim yang terlibat dalam tuntutan tersebut berhubungan langsung dengan perkara yang disidangkan sehingga putusan tersebut tidak adil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep pengawasan terhadap proses Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melibatkan pengkajian informasi tertulis (Library Research) mengenai hukum dari berbagai sumber yang secara luas dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi mencerminkan prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimulai oleh lembaga tinggi negara yakni dari proses pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dengan memastikan tidak ada satu lembaga yang mendominasi Hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian lembaga internal yakninya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim dari dalam. Sedangkan lembaga eksternal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim dari luar. 2) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga khusus dalam hal pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara bahwasannya Hakim Mahkamah Konstitusi akan dapat bertanggung jawab dan bekerja dengan lebih teliti dan profesional, karena mengetahui bahwa setiap tindakan mereka diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan begitu Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan alasan yang jelas dan rasional di tiap putusan perkara yang mereka tangani. Kata Kunci : Pengawasan, Hakim Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item