NUR ALIA BALQIS, - (2024) ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI NUR ALIA BALQIS.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (605kB)

Abstract

ABSTRAK Nur Alia Balqis, (2024): Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Penelitian ini mengkaji tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, dimana peraturan ini menentukan bahwa apabila sepasang suami isteri tidak memiliki akta pernikahan/perkawinan, maka dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai kebenaran suami isteri. Untuk persoalan perkawinan yang tidak tercatat tetapi bisa mengurus akta kelahiran walaupun pernikahannya belum tercatat. Persoalan ini dapat menimbulkan perdebatan di masyarakat, karena bertentangan dengan ketentuan satu dengan ketentuan lain. Peneliti ingin menganalisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 ini dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: Undang- Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, dan bahan hukum sekunder yang digunakan di antaranya berupa berasal dari buku-buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu untuk menunjang penelitian tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1). Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat pembuatan akta kelahiran karena didasari banyak sekali anak yang masih belum memiliki akta kelahiran dikarenakan orang tuanya tidak memiliki akta pernikahan bisa diganti dengan SPTJM sebagai kebenaran suami isteri. 2). Dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak membenarkan nikah di bawah tangan yakni pernikahan yang tidak tercatat, karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi yang namanya kontradiktif regulasi dan terjadi disharmonisasi norma antar Lembaga. Kata Kunci: Pencatatan Kelahiran, Perkawinan Tidak Tercatat, SPTJM

Actions (login required)

View Item