ILHAM RHAMADONA, - (2024) SOSIALISASI KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM PADA MASYARAKAT KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB V.pdf Download (9MB) | Preview
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK SOSIALISASI KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL OLEH PENYULUH AGAMA ISLAM PADA MASYARAKAT KOTA PEKANBARU Oleh: ILHAM RHAMADONA 12070510670 Kebijakan jaminan produk halal menjadi perhatian penting dalam konteks keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kota Pekanbaru memiliki masyarakat yang mayoritas muslim dan jumlah pelaku usaha yang banyak. Namun penerbitan sertifikast halal masih tergolong sedikit, menjadikan hal ini perlu dilakukannya sosialisasi kebijakan jaminan produk halal kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Melalui penyuluh agama sebagai agen komunikator yang memberikan panduan, penjelasan, dan arahan kepada masyarakat mengenai isu-isu keagamaan dan sosial diharapkan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sosialisasi kebijakan jaminan produk halal oleh penyuluh agama islam pada masyarakat Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota dengan tingkat masyarakat mayoritas muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, observasi dan analisis dokumen terkait kebijakanjaminan produk halal. Temuan penelitian menyoroti bahwa sosialisasi kebijakan jaminan produk halal yang dilakukan oleh penyuluh agama islam telah dilaksanakan dengan adanya bukti peningkatan sertfikikat halal di Kota Pekanbaru. Selain itu ada beberapa faktor penghambat yang muncul dimasyarakat yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, informasi terkait kebijakan jaminan produk halal belum tersampaikan secara merata kepada seluruh masyarakat serta kurangnya koordinasi dari beberapa pihak terkait. Oleh karena itu peneliti memberikan saran agar pemerintah dan stakeholder yang terlibat dalam UU JPH khusunya BPJPH perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara komprehensif dan berkelanjutan kepada masyarakat dan juga menyempurnakan regulasi, Meningkatkan koordinasi BPJPH serta pihak-pihak terkait, Pengembangan sistem informasi terpadu, Meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat secara langsung dalam kebijakan jaminan produk halal dan Memperkuat kelembagaan BPJPH dengan cara mendirikan BPJPH cabang di tiap daerah Provinsi, Kab/Kota. Kata Kunci: Kebijakan; Sosialisasi Kebijakan; Kebijakan Jaminan Produk Halal; Penyuluh Agama

Actions (login required)

View Item