REZKI SAPUTRA, - (2024) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS I B TERHADAP PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN PAKSA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Perkara No. 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI REZKI SAPUTRA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (751kB)

Abstract

ABSTRAK Rezki Saputra, (2024): Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Paksa Ditinjau Dari Hukum Islam (Perkara No. 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu mengenai pertimbangan hakim pada perkara pembatalan perkawinan nomor: 136/Pdt.G/2023/Pa.Bkt. di mana di dalam pertimbangan hakim pada perkara ini belum memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci mengenai dalil-dalil permohonan/ posita dari penggugat sehingga pertimbangan hukum di dalam putusan ini dianggap tidak cukup pertimbangan. Karena dalam pembuatan pertimbangan hukum dalam suatu putusan pengadilan harus komprehensif yang disusun secara sistematik dan terstruktur mulai dari kewenangan peradilan hingga sampai penetapan biaya perkara termasuk semua dalil-dalil gugatan/ permohonan penggugat. Kemudian di dalam pertimbangan hakim pada perkara ini, majelis hakim hanya mengambil pertimbangan hukum dari hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan saja yaitu hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alangkah lebih baik majelis hakim juga menambahkan pertimbangan hukum dari hukum Islam yang tidak tertulis juga seperti kaidah hukum Islam (kaidah fiqih) dan filosofi maqashid syariah. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/Pa.Bkt., dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Pembahasan di analisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim di dalam putusan ini belum memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci sehingga putusan perkara ini dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA nomor: 384/K/Sip/1961 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tinggi dapat dicabut jika tidak disertai dengan alasan yang jelas dan juga pada Yurisprudensi MA nomor: 638/K/Sip/1969 juga menegaskan bahwa putusan-putusan dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi yang tidak lengkap atau kurang jelas dapat menjadi dasar untuk kasasi dan putusan semacam itu harus dibatalkan. Kemudian dalam pertimbangan hakim pada perkara ini, majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan pada hukum yang tertulis dalam peraturan perundangundangan saja yaitu hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, alangkah lebih baik majelis hakim juga menambahkan pertimbangan hukum dari hukum Islam yang tidak tertulis juga seperti kaidah hukum Islam (kaidah fiqih) dan filosofi maqashid syariah. Karena hal tersebut dapat berfungsi sebagai faktor pendukung atau memperkuat dasar hukum dari keputusan yang diambil oleh hakim.

Actions (login required)

View Item