RAHMAWATI PULUNGAN, - (2024) PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG LAWAS BERDASARKAN PASAL 27 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (873kB)

Abstract

Rahmawati Pulungan, (2024) Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah Pelayanan publik merupakan tugas utama pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengeluarkan Perda nomor 2 tahun 2017 tentang pelayanan publik. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan Kartu E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksaanaan pelayanan publik dalam pembuatan Kartu E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas berdasarkan pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas berdasarkan pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yang berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Sumber data berasal dari Kabid Pendaftaran Penduduk (pihak dinas) yang disebut sebagai informan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti kurangnya sarana dan prasarana, perlunya menambah dan memperkuat jaringan internet dan serta sikap pegawai yang kurang ramah dalam melayani masyarakat sebagai pengguna layanan. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah Siyasah Idariyah (Administrasi Negara) sudah mulai berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syari’at Islam dan Siyasah Tanfidziyah (Pelaksana Undang-Undang) sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan syari’at Islam, dimana pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah kabupaten yang bertanggungjawab di bidang Administrasi Kependudukan walaupun masih terdapat kelemahan/ hambatan-hambatan teknis. Kata Kunci: Pelayanan, Kartu Tanda Penduduk elektronik (E- KTP), Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item