HANIFA AULIA SARI, - (2024) PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN TENAGA KERJA SEBAGAI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK HANIFA AULIA SARI (2024): PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN TENAGA KERJA SEBAGAI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan bagi tenaga kerja atau buruh dalam mengatasi minimnya kerugian tenaga kerja dalam kecelakaan kerja. Banyaknya kasus penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja mengakibatkan kerugian material dan imaterial bagi pekerja. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan apa saja faktor penghambat penerapan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun lokasi penelitian dilakukan di CV. Insan Mandiri, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam, dan Disnakertrans Provinsi Riau. Hasil penelitian ini yaitu penerapan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha masih belum efektif, bentuk sanksi hanya berupa teguran saja belum sampai pada tahap tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Faktor penghambat dari penerapan sanksi hukum ini yaitu faktor internal meliputi ketidak pedulian pemberi kerja, rendahnya pengetahuan pekerja, kondisi keuangan perusahaan. Faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan hukum dan penerapan sanksi yang tidak tegas. Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Hak dan Kewajiban.

Actions (login required)

View Item