IRSAN, - (2024) POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA MESIR NOMOR 100 TAHUN 1985 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH. Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN DISERTASI KECUALI BAB IV.pdf - Published Version Download (12MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Abstrak Indonesia saat ini dalam kondisi darurat perzinaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam situs resminya (2019), menginformasikan bahwa jumlah pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia mencapai kisaran 230.000 orang. Kondisi ini sudah semestinya menjadi perhatian pemerintah sebagai regulator. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkomparasi antara peraturan poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985 perspektif hukum Islam dan maqashid syariah. Penelitian ini merupakan library research. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah content analysis dan komparasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pada peraturan poligami di Indonesia terdapat persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh kebanyakan para suami yang ingin berpoligami, yaitu pengadilan hanya memberikan izin untuk berpoligami jika istri/istri-istri yang lama dalam kondisi cacat atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat melahirkan keturunan dan harus dengan adanya persetujuan istri/istri-istri yang lama. Sedangkan peraturan poligami di Mesir mencakup persyaratan-persyaratan yang pada umumnya dapat dipenuhi oleh para suami yang ingin berpoligami, yaitu mereka hanya harus menerangkan status perkawinannya dalam akta nikah, membuat surat pernyataan dengan mencantumkan nama-nama istri-istrinya dan tempat tinggal mereka, serta notaris harus memberi tahu istri-istri yang lama tentang pernikahan baru tersebut, kemudian poligami dapat dilaksanakan secara resmi tanpa adanya izin dari pengadilan. Kedua, peraturan poligami di Indonesia dan Mesir pada dasarnya sama-sama dibangun di atas pertimbangan maslahat, namun yang membedakan keduanya adalah bahwa pada peraturan poligami di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak relevan dengan Hukum Islam, karena potensi mudarat yang akan ditimbulkan lebih besar dari maslahat yang akan dicapai. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas. Adapun peraturan poligami di Mesir semuanya relevan dengan Hukum Islam. Ketiga, peraturan poligami di Indonesia dan Mesir pada dasarnya sama-sama dapat menjadi fasilitas untuk mewujudkan maqashid syariah, namun yang membedakan keduanya adalah bahwa pada peraturan poligami di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat proses mewujudkan dua maqashid syariah, yaitu menjaga agama dan keturunan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas. Adapun ketentuan-ketentuan poligami di Mesir semuanya relevan dengan maqashid syariah, terutama dalam hal menjaga agama dan menjaga keturunan. Teori temuan dalam penelitian ini adalah kullu tanzhimin mabniyyin ‘ala al-masya’ir wahdaha, fa-inna mafsadatahu takunu a’zham min al-mashlahah al-murad tahqiquha (setiap peraturan yang dibangun di atas pertimbangan perasaan semata, maka mafsadahnya akan lebih besar dari maslahat yang ingin dicapai). Kata kunci: Poligami Indonesia, Poligami Mesir, Hukum Islam, Maqashid Syariah

Actions (login required)

View Item