SUCI ICHSANIA, - (2024) IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (525kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selalu menjadi topic utama dalam perbincangan isu bernegara dan masyarakat. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga Negara Republik Indonesia, secara implisit dan eksplisit telah dinyatakan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia tidak dapat dilanggar oleh siapapun dan harus dilindungi terutama oleh Negara. Negara wajib menjamin Hak Asasi warga negaranya. Terkait banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua (KKB) ini tentunya membuat ketakutan tersendiri bagi warga Papua dan masyarakat Indonesia lainnya. Jika tidak dihentikan maka akan semakin banyak korban jiwa yang diakibatkan oleh sekelompok tersebut. Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan KKB Papua ini masih saja menjadi perbincangan dikalangan masyarakat luas. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menjadi kajian yakni bagaimana implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam ruang lingkup ham dan bagaiman bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban pelanggaran ham. Jenis Penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan melalui pendekatan kaidah-kaidah hokum postif beserta asasasasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuanpengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tanggung jawab negara atas pemberian jaminan perlindungan (kompensasi, restitusi dan rehabilitasi) terhadap korban pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang HAM kurang mencerminkan konsep dan norma tentang kewajiban perlindungan hak korban oleh negara. Upaya hukum di luar pengadilan yaitu melalui Komnas HAM yang secara fungsional tidak memberikan upaya hukum yang efektif. Sebagimana dengan tujuan awal pembentukannya yaitu untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Komnas HAM diberikan kewenangan yang sangat sempit oleh undang-undang yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM tidak memperoleh kewenangannya melalui Undang- Undang DasarSelanjutnya perlindungan korban pelanggaran HAM dipengaruhi oleh kesadaran negara termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar, dan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban atau saksi. Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Tanggung Jawab Negara, Kelompok Kriminal Bersenjata

Actions (login required)

View Item