WENNY ERIA PUTRI, - (2024) PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (637kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Kejahatan prostitusi melalui jaringan (daring) atau online yang terjadi di Kota Pekanbaru merupakan perbuatan pidana yang melanggar Pasal 296 KUHP dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana yang dilakukan oleh mucikari prostitusi online tentunya harus ditindaklanjuti oleh kepolisian pada Polresta Pekanbaru dengan menerapkan aturan hukum pidana yang berlaku, namun proses hukum terhadap mucikari tersebut cenderung terhenti di tingkat penyidikan, dengan alasan mucikari tidak terlibat langsung dalam praktek prostitusi. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji masalah ini lebih lanjut dalam bentuk skripsi. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta apa faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris, yakni penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan studi pustaka mengenai penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dalam perkara Nomor 722/Pid.Sus/2021/PN.Pbr penyidik dan penuntut umum menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun tidak sesuai dengan unsur yang dilakukan oleh terdakwa Edi Saputra, yang seharusnya adalah menerapkan Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melakukan prostitusi online dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap mucikari prostitusi online di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, antara lain adalah tidak melkukan kajian terhadap unsur-unsur pasal yang dituduhkan, belum lengkapnya alat bukti, masih rendahnya SDM penegak hukum, serta tidak melakukan gelar perkara, agar dapat menentukan perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Kata Kunci: Hukum Pidana, Mucikari dan Prostitusi Online.

Actions (login required)

View Item