HANI ADDINA ZAHRA, - (2024) PENEGAKAN HUKUM OLEH PPNS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PEREDARAN OBAT HEWAN ILEGAL DI PET SHOP KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Hani Addina Zahra, (2023): Penegakan Hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap Peredaran Obat Hewan Ilegal di Pet Shop Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Penegakan hukum terhadap peredaran obat hewan ilegal di tingkat pengecer di Kota Pekanbaru diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, bahwa setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang tidak memiliki nomor pendaftaran. PPNS Dinas Petanian dan Peternakan Kota Pekanbaru bertugas melakukan pengawasan dan penyidikan, namun peredaran obat hewan ilegal oleh pet shop di Kota Pekanbaru masih marak ditemukan. Obat hewan ilegal tidak memiliki kejelasan kandungan yang teruji secara klinis dan tidak dilakukan pengecekan terhadap pemenuhan standar mutu Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) sehingga dapat membahayakan kesehatan hewan yang mengonsumsinya, terutama bagi hewan peliharaan domestik yang memiliki kontak erat dengan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum oleh PPNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terhadap peredaran obat hewan ilegal oleh pet shop di Kota Pekanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut dengan dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara langsung dengan narasumber, serta studi pustaka dari literatur terkait topik penelitian. Hasil penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap peredaran obat hewan ilegal di tingkat pengecer seperti pet shop masih belum dilaksanakan dengan baik karena PPNS sebagai Pengawas Obat Hewan Dinas Petanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum aktif menjalankan fungsinya dalam pengawasan peredaran obat hewan, baik secara rutin maupun secara insidental, dengan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa setiap pet shop yang mengedarkan obat hewan. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum ini berupa faktor internal karena pengawasan obat hewan belum menjadi prioritas, serta faktor eksternal yang meliputi kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait perizinan berusaha berbasis risiko terhadap izin usaha peredaran obat hewan, kurangnya kesadaran pelaku usaha pet shop yang menjual obat hewan ilegal, dan juga faktor kebudayaan dan masyarakat yang belum memprioritaskan kesejahteraan hewan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peredaran, Obat Hewan Ilegal, Pet Shop

Actions (login required)

View Item