ZAINAL FANANI, - (2024) PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI DI DESA ALAI, KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT, KEPULAUAN MERANTI). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text ZAINAL FANANI full reposiotry un suskr iau FIX.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (595kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Alai yang secara belum sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa sehingga tujuan pengelolaan keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan dua rumusan masaah. Pertama, bagaimanakah peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai. Kedua, apa saja faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada LPM, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peran Pemerintah Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti sudah sangat baik dalam merealisasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum mumpuni dan kurang partisipasi dari lembaga desa dalam pengajuan anggaran kegiatan sehingga pengelolaan keuangan dalam hal perencanaan anggaran membutuhkan waktu yang lama. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengelolaan, Keuangan Desa

Actions (login required)

View Item