MUHAMMAD IRFAN, - (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA TIKET SPEEDBOAT EVELYN CALISCA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Irfan (2023): Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Tiket Speedboat Evelyn Calisca Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Skripsi ini membahas isi klausula baku yang ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun rumusan masalahnya yakni, bagaimana isi klausula baku pada tiket Speedboat Evelyn Calisca (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen Speedboat Evelyn Calisca (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum secara normatif. Teknik pegumpulan datanya adalah dengan cara menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menunjukkan ketidaksesuaian klausula baku yang digunakan oleh perusahaan dengan ketentuan yang berlaku. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif, yang mana hal ini bermaksud untuk menggambarkan atau mengungkapkan data kebijakan hukum perdata sebagaimana adanya, serta bertujuan guna mendeskripsikan kebijakan-kebijakan hukum perdata yang diharapkan untuk Undang-undang kedepannya. Kemudian pada tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan cara mengumpulkan, menganalisa, serta menjelaskan data. Hasil penelitian terhadap klausula baku yang digunakan pada tiket Speedboat Evelyn Calisca (PT Ammara Sejahtera Abadi Pusat Tembilahan) yang menunjukkan adanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula yang mencabut tanggung jawab atas kecelakaan, kerusakan, kerugian, dan keterlambatan kapal dianggap melanggar prinsip keselamatan dan hak konsumen dalam undang-undang tersebut,. Jika ditinjau berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya pertanggungjawaban pihak perusahaan, menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang dan menjaga hak-hak konsumen agar tetap terlindungi. secara jelas melarang klausula baku yang merugikan konsumen, sehingga klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut perlindungan hukum harus diberikan kepada konsumen apabila terjadi kecelakaan, kerusakan, dan kerugian dalam bentuk pertanggungjawaban secara perdata. Kata Kunci: Tiket, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen.

Actions (login required)

View Item