NIKMAH SHOLICHAH, - (2023) PENGAWASAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Nikmah Sholichah, (2023) : Pengawasan Terhadap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Maka penyelenggara negara harus aktif melaporkan harta kekayaannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 5 Angka 2, 3, dan 4 menyatakan bahwa penyelenggara negara berkewajiban untuk diperiksa, melaporkan atau mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, dan tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggara negara di Kota Pekanbaru masih banyak yang tidak melaporkan harta kekayaannya secara tepat waktu, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan yang kuat dan ketat agar berjalan efektif sesuai dengan peran sebagai alat pencegahan korupsi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara dan apa hambatan dalam pengawasan harta kekayaan penyelenggara negara di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Adapun metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis atau lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, data tersier dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisa kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif dan tahap akhir penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme belum berjalan dengan optimal atau belum efektif, hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara terdapat beberapa hambatan. Dimana faktor penghambat tersebut muncul dari dalam instansi yang mengawasi dan dari dalam diri penyelenggara negara sendiri. Kata Kunci : Pengawasan, Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Korupsi

Actions (login required)

View Item