OVIE SUMITA PUTRI, - (2023) TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PRIVY DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN KUHPERDATA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (546kB)
Preview	Text SKRIPSI OVIE SUMITA PUTRI.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Ovie Sumita Putri, (2023) : Tinjauan Yuridis Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) dengan Menggunakan Aplikasi Privy dalam Perjanjian Berdasarkan KUHperdata Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum tanda tangan elektronik dalam KUHPerdata, skripsi ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang menggunakan aplikasi Privy dalam perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, jika dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat analitis dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara studi kepustaka (library research) kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keabsahan tanda tangan elektronik yang dibuat pada aplikasi Privy memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Tanda tangan elektronik sendiri merupakan suatu pembaharuan dalam sistem hukum positif perdata di Indonesia khususnya dalam hukum pembuktian, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun kekuatan hukum tanda tangan elektronik Privy di persidangan dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Kata Kunci: Keabsahan, Pembuktian, Tanda Tangan Elektronik, Privy

Actions (login required)

View Item