DHILA FEBRIANTI, - (2023) UPAYA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016). Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (599kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (17MB) | Preview

Abstract

Dhila Febrianti (2023): Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2605 K/Pid.Sus/2016) Kejaksaan mempunyai kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara bertindak dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia salah satunya di Pasal 30A. Namun dibalik peraturan yang telah diatur kenyataanya pihak Kejaksaan sering kali terkendala dalam pengembalian kerugian keuangan negara sehingga jumlah yang dikembalikan belum sepenuhnya dapat dikembalikan ke kas negara. Salah satunya kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pariaman dengan nomor perkara putusan 2605 K/Pid.Sus/2016. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan degan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Berlokasi di Kejaksaan Negeri Pariaman Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Teknik pengambilan sampel menggunakan informan penelitian (purposive sampling). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Pariaman mengalami hambatan atas kasus perkara putusan 2605 K/Pid.Sus/2016. Jumlah yang baru bisa dikembalikan tidak sampai menyentuh angka 50%. Adapun upaya yang dilakukan dimulai dari melakukan asset tracing, perampasan barang milik terdakwa, serta melakukan eksekusi terhadap terdakwa. Adapun hambatan yang dialami oleh pihak Kejaksaan Negeri Pariaman, dimulai dari asset yang dimiliki terpidana tidak mencukupi, tidak diketahuinya keberadaan harta atau pun barang terpidana, terpidana tidak kooperatif saat dimintai keterangan. Kata kunci: Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Pengembalian, Kejaksaan

Actions (login required)

View Item