JUMIKE ASTANIA, - (2023) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014 (STUDI KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (539kB)
Preview	Text SKRIPSI JUMIKE ASTANIA.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Jumike Astania,(2023): Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xii/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan) Proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup memerlukan prosedur yang memberikan kepastian dengan memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi antar penegak hukum, megacu pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 pada Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH diubah bunyinya menjadi: "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu oleh penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri." penegakan hukum pada proses penyelidikan dan penyidikan antara penyidik Polri, penyidik PNS dan penyidik Kejaksaan Agung khusunya dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup yang seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh tim terpadu antar ke tiga institusi tersebut,Namun fakta yang terjadi dalam pelaksanaannya tidak pernah terjadi penyidikan satu atap atau terpadu dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup dipolres pelalawan,dari fenomena tersebut Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xii/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan)dan Apa hambatan terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xii/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan). Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskrptif yaitu melihat bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xii/2014 (studi kepolisian resor pelalawan) Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.Sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xii/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan) tidak terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan yang mengharuskan adanya penegakan hukum secara terpadu oleh pihak kepolisian, PPNS dan penuntut umum, dikarenakan penyidikan hanya dilakukan secara tunggal saja dari pihak penyidik. Kedua, hambatan terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xii/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan) terhadap Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri Dalam Kasus tindak pidana lingkungan hidup di Polres pelalawan adalah dikarenakan PPNS, Polri, dan JPU tidak memiliki komunikasi yang baik,kebersamaan serta tidak menjalankan koordinasi yang baik, untuk saling bekerja sama diantara satu aparat Kepolisian, ppns, Kejaksaan. Kata kunci: Tindak Pidana, Penyidikan, Lingkungan Hidup

Actions (login required)

View Item