MUTIA INDRIA WATI, - (2023) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (504kB)
Preview	Text SKRIPSI MUTIA INDRIA WATI.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK MUTIA INDRIA WATI, (2023): Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Penerapan Upah Minimum Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengaturan dan koordinasi perencanaan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Salah satunya melakukan fungsi pengawasan terhadap penerapan upah minimum di Pekanbaru. berdasarkan fenomena yang ada dari tahun 2021- April 2023 dari data yang peneliti dapatkan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau ada sekitar 12 kasus yang terjadi Di Provinsi Riau yang pekerjanya tidak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Penerapan Upah Minimum Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan bagaimana Hambatan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau Dalam Menjalankan Tugasnya Terkait Upah Dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan hukum kepada masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskrptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.pendekatan penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum. Sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penerapan upah minimum di kota pekanbaru belum berjalan secara optimal karena masih adanya beberapa perusahaan yang memberi upah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penerapan upah minimum di kota pekanbaru diantaranya adalah penolakan kunjungan pengawas, perusahaan tidak memberikan data yang lengkap kepada pengawas, tidak kooperatif, perjanjian kerja hanya dilakukan atas dasar kesepakatan secara lisan antara pengusaha dengan pekerja, minimnya pengaduan dan pengetahuan perusahaan dan pekerja Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi Pengawasan, Upah Minimum.

Actions (login required)

View Item