PEBRIANI PUTRI, - (2023) PERAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text skripsi Repository asli.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (655kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fungsi bumdes berdasarka Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang belum optimal, salah satunya yaitu pemanfaatan atas aset desa yang belum dikelola oleh BUMDes dan juga terkadang dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi? (3) Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi?. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), yang berlokasi di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi, dimana dalam penelitian ini peneliti terjun lansung ke lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus BUMDes, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Sampel yang peneliti gunakan yaitu seluruh populasi menjadi sampel atau yang disebut dengan total sampling. Selanjutnya analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik di desa Tanjung , namun sebagian belum terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan belum dikelolanya aset desa oleh BUMDes dan terkadang kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat yaitu masyarakat, dana, sarana dan kesulitan BUMDes dalam menggaji pegawai. Apabila dilihat dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah meskipun masih ada beberapa penghambat. Kata Kunci : Peran, Badan Usaha Milik Desa, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item