AULIA FARISA ISLAMIA, - (2023) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCA PERCERAIAN (Studi Analisis Terhadap PP No. 10 Th. 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI AULIA FARISA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Aulia Farisa Islamia (2023): ”Analisis Terhadap Pasal 8 Pp No. 10 Tahun 1983 Jo Pp No. 45 Tahun 1990 Tentang Nafkah Bekas Isteri PNS Pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam” Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara yang dituntut untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Demi menjaga citra PNS, maka pemerintah membentuk suatu peraturan khusus yang tertuang dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Pasal 8 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya. Didalam islam disebutkan ketentuan menghidupi mantan isteri itu hanya sampai masa iddah. Karena antara hukum PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 sangatlah bertolak belakang dengan ketentuan Hukum Islam, maka menurut penulis pemerintah perlu mengkaji kembali aturan-aturan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa dasar pertimbangan hukum lahirnya PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, bagaimana penerapan nafkah menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum lahirnya PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, penerapan nafkah kepada bekas isteri menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, dan tinjauan hukum Islam tentang pemberian nafkah kepada bekas isteri PNS dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat yuridis normatif tentang prosedur perceraian pegawai negeri sipil. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan kajian terhadap sumber data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan dilakukan dengan cara yang berhubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan penelitian Hasil dari penelitian ini adalah: (1) dasar pembentukan PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 merujuk pada PNS sebagai unsur aparatur negara, yang menyelenggarakan tugas pemerintahan diharapkan tidak terganggu dengan masalah-masalah dalam keluarga. Oleh karena itu negara sebisa mungkin mengontrol kehidupan PNS supaya tercapai kehidupan yang sejahtera. (2) pemberian nafkah kepada mantan isteri PNS sesuai PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 ini pada dasarnya tidak adil diterapkan karna pemberian nafkah ini terhitung sampai kawin lagi. Jika mantan suami PNS ini menikah lagi dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi keluarga baru bekas suami. (3) ketentuan kewajiban PNS didalam PP tersebut bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban mantan suami memberikan nafkah itu hanya sampai masa iddah. Ketentuan tersebut akan menimbulkan mudharat baik bagi mantan suami itu sendiri maupun keluarga baru mantan suami tersebut. Kata kunci: Nafkah Bekas Isteri, PNS, Peraturan Pemerintah

Actions (login required)

View Item