REFADILA DEMIRA, - (2023) ANALISIS KEWAJIBAN SYIBHUL IDDAH BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI FULL.pdf Download (1MB) | Preview
	Text HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (857kB)

Abstract

ABSTRAK Refadila Demira, (2023): Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi munculnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang mengatur masa tunggu bagi pihak laki-laki setelah perceraian (syibhul iddah). Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari kewajiban syibhul iddah berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pemberlakuannya serta melihat perspektif Hukum Islam terhadap Surat Edaran tersebut. Penelitian ini berbentuk lapangan (field research). Penelitian ini berlokasi di Kua Kec. Pekanbaru Kota. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/21/2021, dan KUA Kec. Pekanbaru Kota, sumber sekunder yaitu buku-buku fikih. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pembahasan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis penulis dari penelitian ini adalah bahwa kewajiban syibhul iddah berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ialah berisi masa tunggu yang harus dijalankan oleh pihak laki-laki atau bekas suami setelah perceraian talak raj‟i untuk dapat melakukan pernikahan baru dengan perempuan lain. Pemberlakuan syibhul iddah ini tidak diberlakukan sebagaimana iddah yang dijalani perempuan, melainkan pemberlakuan syibhul iddah hanya mengikut pada interval waktu iddahnya saja. Maka pelaksanaan syibhul iddah berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri merupakan langkah progresif dari Kementrian Agama meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya disebabkan karena syibhul iddah tidak ditemukan secara eksplisit pada fikih maupun undang-undang tentang pernikahan sehingga menyulitkan pensosialisasian aturan tersebut namun akan menjadi langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak bekas istri selama masa iddah pasca perceraian. Pemberlakuan syibhul iddah dianalisa melalui aspek al-mashlahah (kemashlahatan) dan sejalan dengan perspektif Hukum Islam. Kata kunci: Syibhul iddah, iddah bagi laki-laki, Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item