Badraini (2015) SANKSI PELANGGARAN ADAT TERHADAP NIKAH SATU SUKU (STUDY KASUS DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
fm.pdf Download (234kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (96kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (51kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (169kB) | Preview |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) |
||
|
Text
BAB V.pdf Download (18kB) | Preview |
|
|
Text
em.pdf Download (12kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini berjudul: “SANKSI PELANGGARAN ADAT TERHADAP NIKAH SATU SUKU (STUDY KASUS DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”. Diangkatnya judul ini, dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara hukum perkawinan adat dengan hukum perkawinan Islam. Perbedaan tersebut terlihatjelas ketika hukum adat menetapkan bahwa nikah satu suku dilarang. Sedangkan didalam hukum islam nikah satu suku itu tidak dilarang. Adapun tujuan penelitian adalah bagaimana sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran adat nikah satu suku di Desa Koto Perambahan, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi pelanggaran adat nikah satu suku di Desa Koto Perambahan. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research), yang mengambil lokasi penelitian di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Untuk memperoleh data dilapangan, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu observasi dan wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden.. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemuka adat, peuka agama, pemuka masyarakat serta pihak-pihak yang melanggar adat pada nikah satu suku. Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan, bahwa macam-macam adat yang tidak boleh dilanggar adalah nikah satu suku, membawa bunyi-bunyian pada pesta seperti gong tanpa izin ninik mamak dan talak liar. didalam adat nikah satu suku dilarang dan siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi seperti diasingkan dari kampung, ninik mamak tidak memberi surat pengantar untuk nikah, denda satu ekor kerbau atau kambing dan dikucilkan dari persukuan atau tengah-tengah masyarakat. Yang mana dengan adanya sanksi ini memberatkan dan keluarga juga ikut malu atas sanksi tersebut. Karna mereka beranggapan bahwa orang yang satu suku tersebut sama dengan bersaudara. Sedangkan didalam hukum islam nikah satu suku tidak dilarang. Dengan demikian, sanksi pelanggaran adat terhadap nikah satu suku (study kasus di Desa Koto Perambahan) boleh untuk dilanggar, karna dikhawatirkan terjadi perbuatan zina. Dan sebaiknya kalau bisa untuk menghindari hal tersebut, maka lebih baik kita menghindarinya, karna kita tinggal di Negri beradat dan agar tidak terkena sanksi.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 200 Agama > 290 Agama Selain Kristen > 297 Islam > 297.5 Etika Islam, Praktik Keagamaan > 297.56 Etika Moral Islam dalam Hal Tertentu |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) |
Depositing User: | eva sartika |
Date Deposited: | 14 Sep 2016 19:12 |
Last Modified: | 14 Sep 2016 19:12 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/7340 |
Actions (login required)
View Item |