Siti Maisarah, Siti (2023) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Pasal 26 Di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (652kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan sarana dan prasarana desa yang kurang optimal, seperti pengelolaam parit yang kurang baik sehingga menjadi penyebab utama banjir, belum baiknya pelayanan fasilitas umum, belum adanya renovasi jalan rusak dan renovasi tanggul sungai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, kurang optimalnya Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dilakukan di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Subjek dalam penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kepala Dusun, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT dan RW, dan tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perspektif fiqih siyasah (studi kasus Pasal 26 di Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti). Tekhnik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari peran kepala desa itu sendiri. Dimana ia memiliki tugas, tanggungjawab dan beberapa kewenangan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kepala desa Bina Maju dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 26 karena terdapat kendala dalam menyesuaikan tugas sehingga pembangunan sarana dan prasarana desa belum bisa berjalan dengan optimal. Beberapa faktor dan kendala yang mempengaruhi yaitu dana yang kurang memadai, kondisi alam, dan juga adanya wilayah pembangunan yang bukan kewenangan lokal berskaladesa. Menurut Fiqh Siyasah, Kepala Desa Bina Maju sebagai pemimpin dalam suatu pemerintahan sudah berorientasikan kepada kebaikan masyarakat sebagaimana dalam kaidah fiqih tentang kemaslahatan masyarakat. Namun dinilai kurang amanah dalam merealisasikan pembangunan yang telah direncanakan

Actions (login required)

View Item