CAMELIA, - (2023) ANALISIS YURIDIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERSTATUS MANTAN TERPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (722kB)
Preview	Text SKRIPSI CAMELIA.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Camellia (2023): Analisis Yuridis Pencalonanan Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota ditinjau dari Fiqh Siyasah. Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka yang menganalisis pencalonan kepala daerah berstatus mantan terpidana berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana ketentuan hukum terhadap calon kepala daerah berstatus terpidana berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pencalonan kepala daerah berstatus terpidana. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum ketentuan hukum terhadap calon kepala daerah berstatus mantan terpidana berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap pencalonan kepala daerah berstatus mantan terpidana. Skripsi ini menggunakan penelitian penelitian hukum normative melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan dalam pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan teknik deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi dan gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketentuan hukum dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan sumber hukum terkait serta dianalisis menggunakan Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanyan pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mensyaratkan calon kepala daerah berstatus mantan terpidana, pada pasal tersebut tidak melanggar hak konstitusional masyarakat secara kolektif sebab tujuan akhir yang hendak diwujudkan pemerintah adalah mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan. Dalam Fiqh siyasah juga terdapat beberapa syarat terkait etika dan moral seorang calon Pemimpin, hal itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut bahwa bagi mantan terpidana harus jujur dan terbuka kepada publik atas perbuatan dan kesalahan yang pernah diperbuatnya dimasa lalu. Kata Kunci : Calon Kepala Daerah, Mantan Terpidana, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item