YUNARI LAILA, - (2023) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DALAM PEMBANGUNAN JALAN OLEH WALI NAGARI TANJUNG BINGKUNG KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (728kB)
Preview	Text SKRIPSI YUNARI LAILA.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh diterbitkannya peraturan daerah provinsi sumtera barat nomor 7 tahun 2018 Pasal 10 yang menjelaskan tentang nagari yang mana didalam aturan ini juga disebutkan tugas dan wewenang kapalo nagari atau wali nagari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2018 Oleh wali nagari Tanjung Bingkung Kabupaten Solok dalam pembangunan jalan dinagari Tanjung Bingkung dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari di nagari oleh wali nagari Tanjung Bingkung kabupaten Solok dalam pembangunan jalan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari oleh wali nagari Tanjung Bingkung Kabupaten Solok dalam pembangunan jalan dinagari tanjung Bingkung Kabupaten Solok Pudu serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan PERATURAN Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari oleh wali nagari Tanjung Bingkung Kabupate Solok. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Lapangan (field research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yang diperoleh dari informan dan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata kata tertulis. Hasil dari penelitian menunjukan bahwasanya Wali nagari Tanjung Bingkung telah melakukan pelaksanaan dalam upaya pembangunan jalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan ditugaskan, namun terjadinya ketidak rataan dalam pembangunan tersebut dikarenakan terjadinya alih fungsi anggaran nagari untuk dana Covid19 dan Pembebasan lahan. Dalam kajian fiqh siyasah Wali nagari Tanjung Bingkung saat ini adalahlembaga pemerintah yang bertugas menjalankan pemerintah nagari dalam upaya pembangunan nagari, yakni sebagai pemimpin dan penggerak dimasyarakat. Maka sebagai pemimpin yang baik pemimpin yang baik harus berlaku adil dan mementingkan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Pembangun, Wali Nagari Tanjung Bingkung, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item