Fauzan Zikrullah, Fauzan (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKIRPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (726kB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari latar belakang pelaksanaan pelayanan publik dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2021 terdapat indikasi adanya kendala pelayanan publik di kantor Camat Kamang Baru, yaitu kurang profesionalnya pegawai tetap dan tidak tetap dalam bekerja. Penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Camat Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Jenis penelitian ini adalah Field Research yaitu penelitian lapangan. Informan penelitian berjumlah 8 orang terdiri dari 4 pegawai kantor Camat Kamang Baru dan 4 masyarakat terkait. Dengan informasi keseluruhahan informan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan metode kualitatif. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Camat Kamang Baru. Hasil penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 sudah terimplementasi namun belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti saat wawancara dengan aparat pemerintahan kantor Camat Kamang Baru dan masyarakat terkait. Adapun yang sudah terimplementasi adalah partisipatif, kepentingan umum dan kepastian hukum. Dan lebih parahnya lagi ada masyarakat mengurus administrasi terkait bansos, beberapa pegawai melempar mereka sana kemari tanpa penjelasan pasti dan kongrit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang maksimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Camat Kamang Baru ialah: 1. Keseimbangan hak dan kewajiban tidak merata, 2. Fasilitas yang belum memadai, 3. kurang transparasi, 4. berbelit-belit, 5. lambat, 6. dan kurang ketepatan waktu. Berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Camat Kamang Baru kurang transparatif terkait pelayanan begitupun tegur sapa dan arahan kepada masyarakat yang membuat masyarakat bingung. Padahal jelas dimasa sahabat Rasullah saw yakni Umar Bin Khattab melayani masyarkat agar sampai kesejahteraan secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item