Annastasya Fitriani Sani, Tasya (2023) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Pasar Rumbai Pekanbaru). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (454kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena para pedagang di pasar Rumbai dalam pemungutan retribusi belum melaksanakan dengan baik Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di pasar Rumbai Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah Pekanbaru nomor 8 tahun 2017, bagaimana kendala Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2017 di pasar Rumbai, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2017. Jenis penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research) dilakukan di pasar Rumbai Pekanbaru. Subjek dalam penelitian adalah Dinas Pasar, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan pasar dalam perspektif fiqh siyasah, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 UPT melakukan pengontrolan, khususnya pada jam-jam operasional yang diterapkan kepada para pedagang di pasar untuk untuk memastikan pedagang melaksanakan kewajiban kebijakan yang diberikan sesuai peraturan daerah ketika memungut retribusi, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik karena masih banyak pedagang yang tidak membayar retribusi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil dan kondisi pasar sepi. Ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqh Siyasah menjunjung tinggi prinsip kemaslahatan rakyat. Peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di upayakan agar para pedagang bisa mematuhi dan menumbuhkan kesadaran diri dalam membayar kewajiban retribusi.

Actions (login required)

View Item